Data - Jaga Hutan

Daftar Data

Tutupan Hutan

Tutupan lahan hutan di Indonesia seluas 95,5 juta Ha atau 51,1% dari total daratan (2024) dengan komposisi 88,1 juta Ha (Kawasan Hutan) dan 7,6 juta Ha (Non Kawasan Hutan/Areal Penggunaan Lain).

Hutan merupakan kondisi riil di lapangan. Sedangkan Kawasan Hutan merupakan wilayah yang ditetapkan negara sebagai hutan.

Dinamika luasan hutan Indonesia (juta Ha)

Deforestasi

Total Deforestasi Indonesia 2020 – 2024*

Netto merupakan hasil dari angka deforestasi bruto dikurangi angka hasil reforestasi dan rehabilitasi.

PNBP Kehutanan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hutan Indonesia berasal dari PNBP kayu dan PNBP non-kayu yang merupakan pungutan dari pemanfaatan sumber daya hutan. Ketentuan ini diatur dalam PP No. 36 Tahun 2024 (Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Bentuk komponennya terdiri;

Dana Reboisasi
Provisi Sumber Daya Hutan
Iuran Perizinan Usaha
Penggunaan Kawasan hutan
Denda administratif.

KBLI

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) merupakan sistem klasifikasi kegiatan ekonomi untuk mengidentifikasi jenis usaha dan menentukan persyaratan perizinan berusahayang berfungsi mengidentifikasi jenis, skala usaha dan perizinan usaha.

Ketentuan diatur PP No. 28 Tahun 2025 (Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) menggantikan peraturan sebelumnya (PP No. 5 Tahun 2021).

Berikut ketentuan terbarunya:

A. Kode KBLI

KBLI 16102: Industri Pengawetan Kayu.
KBLI 16103: Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya.
KBLI 16104: Industri Pengolahan Rotan.
KBLI 16212: Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood.
KBLI 16213: Industri Panel Kayu Lainnya.
KBLI 16215: Industri Kayu Laminasi.
KBLI 16295: Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu.

Perubahan Kewenangan

Pengampu KBLI Industri Pengolahan Hasil Hutan menjadi ke Kementerian Perindustrian (sebelumnya Kementerian Kehutanan):

KBLI 16101: Industri Penggergajian Kayu.
KBLI 16214: Industri Veneer.
KBLI 16211: Industri Kayu Lapis.

Sedangkan 7 KBLI sebelumnya diampu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Perindustrian.

Kasus

No.	Pelaku	Tahun	Kerugian Negara	Putusan Pengadilan	Keterangan
1	Bob Hasan, mantan Menteri Perindustrian & Perdagangan, pemilik PT Mapindo Params	2001	Rp2,4 T	6 tahun penjara dan membayar kerugian negara US$2,43 juta	Tipikor bersama korupsi
2	Probosutedjo, pemilik PT Menara Hutan Buana, saudara tiri mantan Presiden Suharto	2005	Rp100,9 M	4 tahun penjara, denda Rp 30 juta, mengembalikan dana Rp100,9 M	Tipikor penggelapan dana reboisasi
3	Suwarna Abdul Fatah, mantan Gubernur Kalimantan Timur.	2007	Rp46,8 M	4 tahun penjara	Kasus pembangunan perkebunan kelapa sawit Kalimantan Timur
4	Martias F, Direktur PT. Surya Damai Group	2007	Rp346,8 M	1,5 tahun	Korupsi pemanfaatan kayu dan penanaman sawit
5	Utuh Ali Yudin, Kakanwil Dephut dan Perkebunan	2007	Rp346,8 M	4 tahun	Korupsi penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu di Kalimantan Timur
6	Robian, Plt Kakanwil Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	2007	Rp346,8 M	4 tahun	Korupsi penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu di Kalimantan Timur
7	Wakito Soerjobroto, mantan Dirjen PHP Dephut	2007	Rp346,8 M	2,5 tahun penjara	TIDAK DITEMUKAN INFORMASINYA DI INTERNET.
8	Anggoro Widjojo, Direktur PT Masaro Radiokom	2007	$20.000 Singapura	5 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta	Kasus korupsi pengadaan SKRT Kehutanan
9	Azirwan, mantan Sekda Kabupaten Bintan	2008	$33.000 Singapura	Penjara 2,5 tahun denda 100 juta	Tipikor alih fungsi hutan menerima suap 33 ribu Dollar Sing, dan Rp. 67 juta
10	Al Amin Nasution, anggota DPR RI	2009	Rp2,2 M	8 tahun pidana penjara	Pemerasan proyek pengadaan GPS BAPLAN dan alih fungsi hutan di Sumatera Selatan
11	Yusuf Emir Faisal, anggota DPR RI	2009	Rp5 M	Penjara 4,6 tahun	Tipikor alih fungsi di Sumatera Selatan
12	T. Azmun Jaafar, Bupati Plalawan Riau	2009	Rp1,2 T	Penjara 11 tahun	Kasus korupsi dalam Penerbitan IUPHHK-HT di Riau
13	Asral Rachman, Mantan Kadis Kehutanan Riau	2009	Rp889 M	Penjara 5 tahun	Korupsi penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK/HT)
14	Burhanudi Husin, mantan Kadishutprov Riau/Bupati Kampar	2009	Rp1,2 T	Penjara 2,5 tahun	Korupsi penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan, kayu, dan hutan tanaman (IUPHHK/HT) di kawasan Pelalawan, Riau.
15	Sarjan Tahir, Anggota DPR Komisi IV	2009	? Tidak ada angka pastinya (2,5M atau 5M)	Penjara 4,5 tahun	Suap di kasus pengalihan Hutan Kawasan Pantai Air Telang untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan
16	Yusuf Erwin Faisal, Anggota DPR Komisi IV	2009	Rp5 M	Penjara 4,5 tahun	Suap di kasus pengalihan Hutan Kawasan Pantai Air Telang untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan
17	Chandra Antoni Tan, Anggota DPR Komisi IV	2009	?	Penjara 3 tahun	Suap di kasus pengalihan Hutan Kawasan Pantai Air Telang untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan
18	Syahrial Oesman, Anggota DPR Komisi IV	2009	?	Penjara 1 tahun	Suap di kasus pengalihan Hutan Kawasan Pantai Air Telang untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan
19	Azwar Chesputra, Anggota DPR Komisi IV	2009	?	Penjara 4 tahun	Suap di kasus pengalihan Hutan Kawasan Pantai Air Telang untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan dengan anggota DPR Komisi IV lainnya Fachri Andi Leluasa dan Hilman Indra
20	Dharma Dachlan, PNS Prov Sumatera Selatan	2009	?	Penjara 4 tahun	?
21	Arwin AS, Bupati Siak	2010	Rp300 M	Penjara 4 tahun, denda Rp 200 juta dan uang pengganti Rp 800 juta serta US $ 2000.	Tipikor dalam Penerbitan IUPHHK-HT Kab. Siak
22	Syuhada Tasman, mantan Kadishut Riau	2011	Rp1,2 T	Penjara 5 tahun	Gratifikasi perizinan hutan
23	Siti Hartati Murdaya, Direktur Utama PT Handaya Inti Plantation	2013	Rp3 M	Penjara 2 tahun 8 bulan	Suap HGU perkebunan sawit PT. Hardaya Inti Plantatio Kab. Buol
24	Amran A. Batalipu, mantan Bupati Buol	2013	Rp3 M	Penjara 7 tahun 6 bulan	Suap HGU perkebunan sawit PT. Hardaya Inti Plantatio Kab. Buol
25	Yani Ansori, GM marketing PT Handaya Inti Plantation	2013	Rp3 M	Penjara 1,5 tahun	Suap HGU perkebunan sawit PT. Hardaya Inti Plantatio Kab. Buol
26	Toto Lestiyo, Direktur PT Handaya Inti Plantation	2013	Rp3 M	Penjara 2 tahun	Suap HGU perkebunan sawit PT. Hardaya Inti Plantatio Kab. Buol
27	Gondo Sujono, Direktur Operasional PT Handaya Inti Plantation	2013	Rp3 M	Penjara 1 tahun	Suap HGU perkebunan sawit PT. Hardaya Inti Plantatio Kab. Buol
28	Rahmat Yasin, mantan Bupati Bogor	2014	Rp201,8 T	5 tahun 6 bulan dan denda Rp 300 juta	Suap dalam tukar menukar kawasan hutan Kab. Bogor
29	Yohan Yap, Direktur PT Bukit Jonggol Asri	2014	Rp201,8 T	Penjara 1,5 tahun denda 100 juta	Suap dalam tukar menukar kawasan hutan Kab. Bogor
30	Cahyadi Kumala, Direktur PT. Sentul City	2014	?	Penjara 5 tahun	Suap dalam tukar menukar kawasan hutan Kab. Bogor
31	M. Zairin, mantan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bogor	2014	?	Penjara 4 tahun	Suap dalam tukar menukar kawasan hutan Kab. Bogor
32	Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau	2014	Rp266 M	Penjara 14 tahun (hukuman digabung dgn kasus korupsi PON)	Penerbitan Ijin usaha kehutanan
33	Rachmat Yasin, mantan Bupati Bogor	2014	Rp4,5 M	Penjara 5 tahun	Mengatur rekomendasi alih fungsi hutan lindung seluas 2.754 Ha
34	Annas Maamun, mantan Gubernur Riau	2014	Rp2 M	Penjara 1 tahun	Mengatur izin pengalihkan lahan hutan untuk kebun sawit swasta
35	Wandojo Siswanto, mantan Kepala Biro perencanaan dan keuangan Kemenhut	2014	Rp89 M	Penjara 3 tahun	Korupsi dana revitalisasi jaringan dan perluasan SKRT tahun 2006
36	Putranefo Prayugo, Direktur PT Masaro Radiokom	2014	Rp89 M	Penjara 6 tahun	Korupsi dana revitalisasi jaringan dan perluasan SKRT tahun 2006
37	Adriansyah, mantan Bupati Tanah Laut Kalsel	2015	Rp1 M	Pidana penjara 3 tahun	Menerima suap dari PT Mitra Maju Sukses untuk Izin Usaha Tambang
38	Annas Maamun, mantan Gubernur Riau	2015	Rp5 M	Pidana penjara 6 tahun serta denda Rp200 juta	Kasus korupsi pengajuan revisi alih fungsi hutan Prov. Riau
39	Gulat Medali Emas Manurung, Pengusaha perkebunan sawit	2015	Rp5 M	Penjara 3 tahun denda Rp100 juta	Gratifikasi ke pejabat daerah untuk pengaturan izin lahan sawit
40	Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau	2020	Rp265,9 M	Penjara 14 tahun	Gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan atas izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hutan tanaman (IUPHHK-HT) di Pelalawan dan Siak.
41	Dicky Yuana Rady, Dirut Inhutani V	2024	Rp2,5 M	Masih proses persidangan, Des 2025	izin kerjasama pemanfaatan kawasan hutan

Pengaduan ke KPK Whistleblowing System

Laporkan dugaan tindak pidana korupsi secara aman dan rahasia melalui Whistleblowing System KPK. Akses layanan resmi KPK untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengelolaan Hutan Lestari

Industri Kehutanan

Eksportir Ajukan Dok. V Legal
Pengecekan Dokumen V Legal; Laporan Mutasi Kayu (LMK), Packing List, Invoice & Foto Produk (Lembaga Penilai & Verifikasi Independen)
Dokumen V Legal Lanjut Dikirim:
1. Kemenhut & Kemendag -> INSW (National Single Window
2. Ke Eksportir -> Ajukan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) -> Terima PEB (INSW) -> Validasi Kepabeanan dan Respon Nota Pelayanan Ekspor/NPE (Bea Cukai)

Importir Ajukan Dokumen Deklarasi Impor -> 2. Kemenhut Evaluasi Dokumen -> 3. Dokumen Diterima
Importir Ajukan Dokumen Persetujuan Impor ke INSW -> Evaluasi Dokumen (Kemendag)-> Dokumen Diterima (INSW)
Importir Ajukan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang/PIB -> Verifikasi Dokumen (INSW) -> Validasi Kepabeanan & Kirim Respon Surat Persetujuan Pengeluaran Barang/SPPB (Bea Cukai) -> Importir Terima Respon SPPB

Importir Ajukan Dokumen Deklarasi Impor -> 2. Kemenhut Evaluasi Dokumen -> 3. Dokumen Diterima -> Dokumen Persetujuan Diterima (Importir & INSW)
Importir Ajukan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang/PIB -> Verifikasi Dokumen (INSW) -> Validasi Kepabeanan & Kirim Respon Surat Persetujuan Pengeluaran Barang/SPPB (Bea Cukai) -> Importir Terima Respon SPPB

Pemegang PPKH melakukan pendaftaran online di SIPNBP (Sistem informasi yang mencatat, menyimpan dan memantau data PNBP)
Mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen pendukung.
Pemohon menerima notifikasi aktivasi akun.
Pemohon melakukan pembayaran secara elektronik melalui bank, kantor pos, platform e-commerce, atau dompet digital.

Pengelolaan Hutan Lestari

Alur Proses Permohonan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Pemohon Mengurus ke Tiga Pihak:
– Dishut Provinsi
– Perhutani
– Kepala Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KKHDTK)
Penilaian Teknis oleh Tiga Pihak
Tiga Pihak Ajukan Permohonan Persetujuan ke Kemenhut
Kerja Sama Disetujui Dirjen
Perjanjian Kerja Sama Rilis

Persyaratan

Surat Permohonan
Peta Skala Kecil
Dokumen dan Persetujuan Lingkungan
Memiliki Perizinan Berusaha
Pakta Integritas

Alur Proses Pengolahan Hasil Hutan

Pelaku Usaha Mengajukan Permohonan. Kelengkapan:
– Pernyataan Komitmen
– Dokumen Persetujuan Lingkungan
– Pemenuhan Syarat Teknis
Verifikasi Kelengkapan Administrasi via OSS (Online Single Submission/Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi)
2a. Bila Hasil Ditolak -> Notifikasi via OSS ke Pelaku Usaha
Penelaahan Komitmen dan Aspek Teknis (Ditjen PHL)
Penelaahan Hukum (Biro Hukum/Sekjen)
Menteri Setujui. Informasi via OSS
Penerbitan Keputusan oleh Menhut Cq. Menteri Investasi

Merupakan kewenangan Ditjen PHL yang diatur dalam Permen LHK No. 8 Tahun 2021 Pasal 351;

Pengawasan dilakukan atas pelaksanaan: Usaha Pemanfaatan Hutan, Pengolahan Hasil Hutan, PUHH, Pembayaran PNBP.
Intensitas Pelaksanaan;
- Rutin (sedikitnya sekali setahun dan evaluasi kinerja tahunan)
- Insidental (audit kepatuhan terhadap dugaan pelanggaran)
Objek pengawasan: Pemegang PBPH, Pemegang PBPHH, Pemegang Hak Pengelolaan, Pemegang Legalitas Pemanfaatan dan Pengolahan Hutan

Ketua Pokja pada Ditjen PHL menugaskan Fungsional Pengelola Ekosistem Hutan (PEH)/Fungsional lain untuk melakukan penelaahan permohonan perizinan sesuai ketentuan dan menyusun konsep tindak lanjut.
Fungsional PEH/lain menyampaikan konsep tindak lanjut hasil atas penelaahan permohonan perizinan, berupa konsep persetujuan permohonan perizinan an lampiran teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Ketua Tim Pokja memeriksa konsep dan menyetujui perizinan dan lampiran teknis PBPH dan ditujukan kepada Kasubdit. Bila belum disetujui, dokumen dikembalikan ke Fungsional PEH/lainnya untuk revisi.
Kasubdit memeriksa konsep perizinan dan lampiran teknis PBPH. Bila disetujui akan disampaikan kepada direktur, sebaliknya akan dikembalikan ke Ketua Tim Pokja untuk diperbaiki.

Monitoring Kinerja PBPH/Hak Pengelolaan
a. Rutin (dilakukan SIPASHUT)
b. Insidentil (berdasarkan hasil monitoring dan pengaduan masyarakat)
Penelaahan dan Pemeriksaan Lapangan
Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan
Telaah Hukum oleh Biro Hukum-Ditjen Gakkum dengan luaran: Usulan Pembekuan atau Pencabutan Izin

Pemohon PBPH membawa Peta Lokasi dan Identitas ke Menteri.
Verifikasi administrasi oleh Ditjen PHL
Verifikasi oleh Ditjen PS Inver Teknis
Syarat terpenuhi: Ditjen PHL menerbitkan persetujuan dan tercatat capaian PS
Syarat tidak terpenuhi: Ditjen PHL menolak permohonan

Planologi

Penggunaan Kawasan Hutan

Kegiatan Religi (tempat ibadah, wisata rohani, makam)
Tambang
Instalasi Pembangkit Energi
Jaringan Telekomunikasi
Jalan Umum, Tol dan Jalur Kereta
Bendungan, Irigasi dan Saluran Air Lainnya
Industri
Pertahanan dan Keamanan
Prasarana Penunjang Keselamatan Umum
Jalur Evakuasi Bencana
Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan Energi
Tempat Pengolahan Limbah
Fasum

Dapat melalui 3 jalur, yakni;

Persetujuan dengan Keputusan Menteri
Untuk infrastruktur non komersial kurang dari 5 Ha dan Pertambangan Rakyat dilimpahkan ke Gubernur.
Persetujuan Kerjasama dengan Surat Dirjen Planologi a/n Menteri Kehutanan
Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei dengan Surat Dirjen Planologi a/n Menteri Kehutanan

Alur Proses Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi

Pelaku Usaha Mengurus lewat OSS (Online Single Submission/Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi)
Diproses Kemenhut
Penelaahan (34 hari kerja)
– Teknis: Spasial & Dokuman (Ditjen Planologi)
– Hukum (Biro Hukum)
Kemenhut rilis PPKH & Peta
– Pelaku usaha peroleh SK & Peta PPKH (Offline)
– Pelaku usaha mendapat notifikasi dari Kemenhut berisi PPKH, SK & Peta (Online)
Izin diperoleh dan sudah dapat dipergunakan.

Persyaratan

Persyaratan Administrasi
1. Pernyataan Komitmen:
  - Menyelesaikan Tata Batas Areal PPKH
  - Pernyataan Bersedia Mengganti Biaya Pemanfaatan Hutan
2. Pakta Integritas
3. Profil Badan Usaha dilengkapi dokumen pendirian
Persyaratan Teknis
- Surat Permohonan
- Peta Skala Kecil
- Rekomendasi Gubernur
- Pertimbangan Teknis Perum Perhutani
- Dokumen dan persetujuan lingkungan

Alur Proses Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi

Memiliki izin

Pelaku Usaha Mengurus lewat OSS (Online Single Submission/Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi)
Diproses Kemenhut
Penelaahan (34 hari kerja)
– Teknis: Spasial & Dokuman (Ditjen Planologi)
– Hukum (Biro Hukum)
Kemenhut rilis PPKH & Peta
Pelaku usaha peroleh SK & Peta PPKH (Offline)
Pelaku usaha pemenuhan komitmen & PPKH Definitif (20 hari kerja)
Pelaku usaha mendapat notifikasi dari Kemenhut berisi PPKH, SK & Peta (Online)
Izin diperoleh dan sudah dapat dipergunakan.

Belum memiliki izin

Pelaku usaha harus pegang Izin Usaha Eksplorasi
Mengurus lewat OSS (Online Single Submission/Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi)
Diproses Kemenhut
Penelaahan (34 hari kerja)
– Teknis: Spasial & Dokuman (Ditjen Planologi)
– Hukum (Biro Hukum)
Kemenhut rilis PPKH & Peta
Pelaku usaha peroleh SK & Peta PPKH (Offline)
Pelaku usaha pemenuhan komitmen & PPKH Definitif (20 hari kerja)
Pelaku Usama mendapat notifikasi dari Kemenhut berisi PPKH, SK & Peta (Online)
Pengurusan Izin Berusaha, Menyelesaikan Dokumen & Persetujuan Lingkungan (Online)
Mendapat Perizinan Berusaha.

Persyaratan

Persyaratan Administrasi
1. Pernyataan Komitmen:
  - Menyelesaikan Tata Batas Areal PPKH
  - Pernyataan Bersedia Mengganti Biaya Pemanfaatan Hutan
2. Pakta Integritas
3. Profil Badan Usaha dilengkapi dokumen pendirian
Persyaratan Teknis
- Surat Permohonan
- Peta Skala Kecil
- Rekomendasi Gubernur
- Pertimbangan Teknis Perum Perhutani
- Dokumen dan persetujuan lingkungan

Alur Proses Persetujuan Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan

Pemohon Mengurus ke Tiga Pihak:
– Dishut Provinsi
– Perhutani
– Kepala Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KKHDTK)
Penilaian Teknis oleh Tiga Pihak
Tiga Pihak Ajukan Permohonan Persetujuan ke Kemenhut
Kerja Sama Disetujui Dirjen
Perjanjian Kerja Sama Rilis

Persyaratan

Surat Permohonan
Peta Skala Kecil
Dokumen dan Persetujuan Lingkungan
Memiliki Perizinan Berusaha
Pakta Integritas

Alur Proses Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei

Permohonan Survei ke Menhut, Cq Dirjen Planologi
Telaah Teknis (Spasial & Dokuman)
Disetujui (Seluruh proses 15 hari kerja)

Persyaratan

Surat Permohonan
Peta Skala Kecil
Dokumen dan Persetujuan Lingkungan
Memiliki Perizinan Berusaha
Pakta Integritas

Planologi

Pengukuhan Kawasan Hutan

Tahap pelaksanaannya mengikuti Tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan. Hasil implementasi berupa Berita Acara Tata Batas (BATB) dan Peta Kawasan Hutan dan Batas Areal Kerja yang divalidasi Petugas Tata Batas (PTB).

Permohonan oleh Pelaku Usaha ke Ditjen Planologi (7 hari kerja)
Identifikasi Syarat (Keputusan Menhut-LH+ Peta Areal Kerja) dan Telaah Teknis oleh Ditjen Pengukuhan dan Penataan Hutan (10 hari kerja)
Telaah dan Pengesahan Dokumen Rencana Penataan Batas dan Peta kerja (Ditjen Pengukuhan).
Instruksi Kerja Penataan Batas, Pembentukan Tim Tata Batas dan Pemberitahuan ke Pemprov/Pemkab (Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan/BPKH)
Pelaksanaan Penataan Batas di Lapangan
Laporan Hasil Penataan disampaikan ke Ditjen Planologi dan ditelaah.
Ditjen Planologi Setujui Laporan Hasil Penataan dan Tetapkan Areal Kerja.

Diatur dalam Permen LH & Kehutanan No. 7 Tahun 2021.

Penataan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, dan Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Tertentu (Pasal 14)
Pelaksanaan Areal Kerjanya (Pasal 105):
1. 1. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
  2. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
  3. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
  4. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
  5. Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
Pasal lain terkait: 106, 107, 108, 109 dan 112.

“Para Pemegang Izin (Penggunaan Kawasan, Pelepasan Kawasan dan Perizinan Berusaha di Hutan Lindung) wajib melaksanakan Penataan Batas Areal Kerja paling lambat satu tahun”

Pasal 109 Ayat 2 Permen LH & Kehutanan No. 7 Tahun 2021.

Pembuatan Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja
Pembuatan Instruksi Kerja Penataan Batas
Pengukuran Batas dan Pemasangan Tanda Batas
Pemetaan Hasil Penataan Batas
Pembuatan dan Penandatanganan Berita Acara dan Peta Hasil Tata Batas
Pelaporan kepada Menteri

Pemegang Izin Berkoordinasi dengan Kepala Balai
Pelaksanaan Penataan Batas (oleh pemegang izin atau menggunakan rekanan yang kompeten)
Dalam waktu bersamaan (maksimal 7 hari setelah menerima rencana penataan batas), Kepala Balai melakukan: Pembuatan Instruksi Kerja, Membentuk Tim Pelaksana, Memberitahukan kepada Pemprov/Pemkab terkait Penataan Batas Areal kerja

Perhitungan biaya sesuai dengan standar biaya pengukuhan kawasan hutan.

Kurang dari 5 Tahun
Pemegang IPH, PPPKH, Pengelola KPH Dan KHDTK Wajib Mengganti Biaya Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan tersebut.
Lebih dari 5 Tahun
Pemegang IPH, PPPKH, Pengelola KPH Dan KHDTK Wajib Melaksanakan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan.

Para Pemegang Perizinan (Berusaha Pemanfaatan, Persetujuan Penggunaan Kawasan, Persetujuan Pelepasan Kawasan, Penetapan KHDTK atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial) wajib melaksanakan ketentuan ini.

Pemegang Izin berkoordinasi dan melapor kepada Kepala Balai.
Pemegang Izin menyampaikan kepada Kepala Balai;
– Laporan hasil tahap pertama sekali dalam setahun.
– Usulan pelaksanaan orientasi dan rekonstruksi batas areal.
– Seluruh pelaksanaan diawasi Kepala Balai.

Sosialisasi Tim Inver PPTKH
Penelaahan Kelengkapan Dokumen
Ditentukan kelengkapan dokumen yang diajukan Pemkab/Pemkot
Penetapan Lokasi Inver
– Mempertimbangkan SDM dan anggaran
– Kementerian ATR/BPN merupakan anggota Tim Inver
Perumusan Usulan Rekomendasi dari Tim Inver
Pembahasan Tim Pelaksana PPTKH Pusat
Persetujuan Pola Penyelesaian Menteri LHK
Penataan Batas
Penerbitan SK Biru
Penerbitan SK Sertifikat oleh ATR/BPN